CARA DAPAT UANG SAMBIL BERMAIN INTERNET

Hallo Sob, salam kenal. Saya mau ngasih info menarik nih, ada metode baru supaya kita bisa dapat duit sambil main Facebook. Potensinya lumayan lho, 50ribu-250ribu sehari, bahkan bisa lebih kalo kita giat ngerjainnya. Sudah banyak yang membuktikan sob, coba sobat liat dulu deh supaya tau dan tidak menyesal nanti, selengkapnya sobat bisa kunjungi :
http://KomisiVirtual.com/?id=nanang_okiana , Terimakasih.

produktifitas kapal perikanan

Juklak Perhitungan Produktifitas Kapal Perikanan

dikutip dari : tekno-alat tangkap (Kapal Perikanan & Alat Penangkap Ikan-dkp.go.id)

Produktivitas kapal penangkap ikan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2003 merupakan tingkat kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan per tahun. Produktivitas kapal ikan ditetapkan dengan mempertimbangkan :

• Ukuran tonase kapal;
• Jenis bahan kapal;
• Kekuatan mesin kapal;
• Jenis alat penangkap ikan yang digunakan;
• Jumlah trip operasi penangkapan per tahun;
• Kemampuan tangkap rata-rata per trip;
• Wilayah penangkapan ikan.

Produktivitas kapal penangkap ikan per Gross Tonnage (GT) per tahun ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah hasil tangkapan ikan per kapal dalam satu tahun dibagi besarnya GT kapal yang bersangkutan.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut :

1. Menyusun juklak perhitungan produktivitas kapal perikanan sesuai ukuran, jenis/type kapal perikanan.
2. Mengetahui produktivitas kapal perikanan dilokasi penangkapan.
3. Mengetahui jumlah produksi per kapal dalam satu trip melakukan penangkapan ikan.

Outcomes atau manfaat yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Hasil Rumusan sebagai bahan pedoman umum Produktivitas Kapal Perikanan. Terjaminnya tingkat produktivitas dari kapal ikan baik dilihat dari populasi kapal ikan dan alat tangkap yang digunakan, sehingga potensi SDI tetap lestari.
Cara Perhitungan Produktivitas Kapal Perikanan melalui dua tahapan yaitu :

1. Hasil Tangkapan Per Upaya Penangkapan
   Hasil tangkapan per upaya penangkapan adalah pembagian antara produksi hasil tangkapan dengan Upaya penangkapan yang beroperasi dari suatu perairan. Hasil tangkapan berupa jumlah ikan hasil tangkapan dari salah satu kelompok sumber daya ikan (pelagis, demersal, dan lain sebaginya) dengan satuan berat (Ton atau Kg). Sedangkan upaya penangkapan berupa jumlah unit atau trip hari operasi penangkapan. Dasar perhitungan, yaitu :
   

   Hasil Tangkapan per Upaya Penangkapan	=	Hasil tangkapan (ton atau kg)
   		Upaya (unit atau trip)

2. Laju Tangkap Perikanan (CPUE)
   Laju tangkap perikanan dengan menggunakan data series, minimal selama lima (5) tahun. Semakin panjang series waktu yang digunakan semakin tajam prediksi yang diperoleh. Cara perhitungannya adalah dengan cara membagi total hasil tangkapan dengan total effort standard sebagaimana dijelaskan diatas. Dasar penghitungan, yaitu :
   

   Laju Tangkap Perikanan	=	Total Hasil tangkapan (ton atau kg)
   		Total Effort Standard (trip hari operasi)

berita KKP

DKP Cabut Izin Atas 2.497 Kapal Ikan Indonesia Dan Kapal Ikan Asing

Masih maraknya kegiatan illegal fishing atau pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia selama ini ditanggapi serius oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Sanksi tegas dari mulai teguran, pencabutan ijin hingga penenggelaman kapal pun dilakukan. Satu hal misalnya, hingga Desember 2008 berdasarkan catatan, sebanyak 2.497 unit Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) dicabut izinnya akibat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Dari jumlah tersebut, termasuk dalam kategori KII buatan dalam negeri, jumlahnya mencapai 1.255 kapal dan kategori kapal eks asing sebanyak 590 buah. Kemudian termasuk dalam kategori Kapal Ikan Asing (KIA) eks lisensi dan sistem sewa yang sudah tidak beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia jumlahnya mencapai 624 buah kapal, kemudian pada dan jenis KIA dengan SIKPI-OA/SIKPI-NA jumlahnya .mencapai 28 unit kapal.

Berdasarkan verifikasi dan investigasi terhadap penanggungjawab perusahaan yang armadanya diduga melakukan pelanggaran atau tindak pidana bidang perikanan, diperoleh kesimpulan bahwa penanggungjawab perusahaan tidak secara langsung menangani operasional armada kapalnya dan melimpahkan tanggungjawab pelanggaran atau tindak pidananya kepada nakhoda. Kemudian berdasarkan hasil verifikasi terhadap kesesuaian dokumen perizinan di atas kapal, pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan, adalah pelanggaran daerah penangkapan, pemalsuan dokumen dan kapal tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO).

Fakta juga menunjukkan ada beberapa perusahaan perikanan yang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pengadaan kapal. Terdapat pula kenyataan, Delection Certificate-nya tidak dilegalisir serta adanya ketidakselarasan antara pengadaan yang tertera pada SIPI dan Gross Aktenya. Bahkan masih terdapat perusahaan perikanan yang memiliki kapal eks asing dalam jumlah besar namun tidak memiliki atau belum mengoperasikan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Fakta lain juga menunjukkan adanya kenyataan alamat perusahaan yang tercantum pada SIUP tidak sama dengan kenyataan di lapangan.

Kerjasama Bilateral Bidang Pengawasan
Dalam konteks penanggulangan illegal fishing, Departemen Kelautan dan Perikanan, melalui Ditjen P2SDKP juga berpartisipasi aktif dalam menggalang kerjasama bilateral bidang pengawasan dan penanggulangan IUU fishing. Antara lain dengan Swedia, terkait dengan peningkatan kapasitas VMS serta penguatan kapasitas kontrol pelabuhan perikanan (port state measures). Termasuk rencana kerjasama pengawasan di perairan pasifik, dengan beberapa negara lain seperti : Malaysia, Vietnam, Thailand dan Philipina, DKP juga menggalang kerjasama terhadap penanggulangan IUU Fishing serta deportasi nelayan asing. Selanjutnya kerjasama multilateral dengan FAO-National Medium-Term Priority Framework (NMTPF), ASEAN dan Uni Eropa menggalang kerjasama yang terkait dengan ketentuan perdagangan ikan untuk memerangi IUU Fishing serta SEAFDEC, terkait dengan dukungan terhadap implementasi Regional Plan of Action (RPOA).

Ke depan, Ditjen P2SDKP juga akan memulai kerjasama pengawasan lanjutan dengan Amerika Serikat. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini antara lain : pertemuan representasi NOAA dalam rangka identifikasi program yang dapat dikerjasamakan sekaligus pengusulannya. Termasuk di dalamnya, pengusulan program kerjasama pengawasan. Pertemuan Dirjen P2SDKP dengan International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) untuk mengidentifikasi program training dan pendidikan guna meningkatkan SDM Wasdal Sumberdaya Kelautan dan Perikanan khususnya dalam investigasi tindak pidana perikanan juga terus akan dikembangkan. Rangkaian pertemuan dengan US Embassy dalam rangka penanganan IUU Fishing (illegal drifnet) di Laut Pasific, sekaligus pembahasan rencana MoU kerjasama pengawasan di Laut Pasifik termasuk communication plan dan capacity building dengan United States Coast Guard (USCG) juga menjadi agenda Ditjen P2SDKP tahun 2009. Termasuk pertemuan lanjutan dengan ITICAP yang melibatkan Ditjen P2SDKP dan Ditjen Perikanan Tangkap, guna membahas lebih lanjut kebutuhan program yang dapat dibantu oleh ITICAP, sekaligus kunjungan Tim ITICAP ke VMS Center di Ditjen P2SDKP.

Khusus kegiatan yang terkait dengan penanganan ABK Non-Justisia, Ditjen P2SDKP telah menerapkan kebijakan Program Deportasi Cepat (Rapid Repatriation Program) yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti : Deplu, Ditjen Imigrasi serta beberapa kedutaan besar negara asal. Selama tahun 2008, Ditjen P2SDKP berhasil mendeportasi ABK non justisia sebanyak 256 orang, meliputi : Vietnam 132 orang, Kamboja 103 orang dan Thailand 12 orang).

Berdasarkan capaian sasaran yang telah dilakukan Ditjen P2SDKP dalam kurun waktu 2008, ke depan ada 4 (empat) kegiatan yang menjadi prioritas utama. Pertama, pemberantasan IUU Fishing di 3 (tiga) lokasi yang diduga rawan IUU Fishing yaitu : Laut China Selatan, Laut Sulawesi dan Laut Arafura. Kedua, pengawasan di tingkat hulu dan hilir dengan memperketat dokumen persyaratan maupun sertifikasi. Ketiga, penyelesaian perkara tindak pidana perikanan baik pada pra penuntutan maupun pada saat pengadilan dengan bekerjasama dengan insntansi terkait. Keempat, penguatan kelembagaan perikanan dengan mempercepat revisi UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta pranata peraturan perundangan lainnya.

Struktur Organisasi di Kapal

Perwira Departemen Dek

1. Kapten/Nakhoda/Master adalah pimpinan dan penanggung jawab pelayaran
2. Mualim I/Chief Officer/Chief Mate bertugas pengatur muatan, persediaan air tawar dan sebagai pengatur arah navigasi
3. Mualim 2/Second Officer/Second Mate bertugas membuat jalur/route peta pelayaran yg akan di lakukan dan pengatur arah navigasi.
4. Mualim 3/Third Officer/Third Mate bertugas sebagai pengatur, memeriksa, memelihara semua alat alat keselamatan kapal dan juga bertugas sebagai pengatur arah navigasi. Markonis/Radio Officer/Spark bertugas sebagai operator radio/komunikasi serta bertanggung jawab menjaga keselamatan kapal dari marabahaya baik itu yg di timbulkan dari alam seperti badai, ada kapal tenggelam, dll.

Untuk jabatan markonis saat ini sudah di pegang lasung oleh perwira perwira kapal dgn mempunyai double licence. (GMDSS Certificate +ORU) secara garis besar posisi markonis sudah tak ada lagi untuk kapal kapal niaga.

Perwira Departemen Mesin :

KKM (Kepala Kamar Mesin)/Chief Engineer, pimpinan dan penanggung jawab atas semua mesin yang ada di kapal baik itu mesin induk, mesin bantu, mesin pompa, mesin crane, mesin sekoci, mesin kemudi, mesin freezer, dll.

1. Masinis 1/First Engineer bertanggung jawab atas mesin induk
2. Masinis 2/Second Engineer bertanggung jawab atas semua mesin bantu.
3. Masinis 3/Third Enginer bertanggung jawab atas semua mesin pompa.
4. Juru Listrik/Electrician bertanggung jawab atas semua mesin yang menggunakan tenaga listrik dan seluruh tenaga cadangan.
5. Juru minyak/Oiler pembantu para Masinis/Engineer

Ratings atau bawahan

Bagian dek:

• Boatswain atau Bosun atau Serang (Kepala kerja bawahan)
• Able Bodied Seaman (AB) atau Jurumudi
• Ordinary Seaman (OS) atau Kelasi atau Sailor
• Pumpman atau Juru Pompa, khusus kapal-kapal tanker (kapal pengangkut cairan)
• Bagian mesin:
• Mandor (Kepala Kerja Oiler dan Wiper)
• Fitter atau Juru Las
• Oiler atau Juru Minyak
• Wiper

Bagian Permakanan:

• Juru masak/ cook bertanggung jawab atas segala makanan, baik itu memasak, pengaturan menu makanan, dan persediaan makanan.
• Mess boy / pembantu bertugas membantu Juru masak

Ijazah bagi pelaut (perwira) di Indonesia terbagi atas ijazah dek dan ijazah mesin.

Ijazah Dek dari yang tertinggi adalah:

• Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) ; dulu Pelayaran Besar I (PB I), dapat menjabat Nakhoda kapal dengan tak terbatas berat kapal dan alur pelayaran
• Ahli Nautika Tingkat II (ANT II) ; dulu Pelayaran Besar II (PB II), dapat menjabat: Mualim I/Chief Officer tak terbatas berat kapal dan pelayaran; Nakhoda/Master pada kapal kurang dari 5000 ton dengan pelayaran tak terbatas Nakhoda/Master kapal kurang dari 7500 ton daerah pantai dan harus pengalaman sebagai Mualim I selama 2 tahun
• Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) ; dulu Pelayaran Besar III (PB III), dapat menjabat: Mualim I/Chief Officer max 3000 DWT Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV) ; dulu Mualim Pelayaran Intersuler (MPI): Perwira kapal-kapal antar pulau
• Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) ; dulu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT): Perwira kapal-kapal kecil antar pulau
• Ahli Nautika Tingkat Dasar (ANT D)

Ijazah Mesin dari yang tertinggi adalah:

• Ahli Teknik Tingkat I (ATT I) ; dulu Ahli Mesin Kapal C (AMK C): Kepala Kamar Mesin/Chief Engineer kapal tak terbatas
• Ahli Teknik Tingkat II (ATT II) ; dulu Ahli Mesin Kapal B (AMK B), dapat menjabat: Masinis I/Second Engineer kapal tak terbatas Kepala Kamar Mesin/Chief Engineer dengan tenaga mesin kurang dari 3000 KW, pelayaran tak terbatas Kepala Kamar Mesin/Chief Engineer dengan tenaga mesin tak terbatas, pelayaran daerah pantai
• Ahli Teknik Tingkat III (ATT III) ; dulu Ahli mesin Kapal A (AMK A), dapat menjabat: Perwira Jaga (tak terbatas) Masinis I/Second Engineer dengan tenaga mesin kurang dari 3000 KW, pelayaran tak terbatas Kepala Kamar Mesin/Chief Engineer dengan tenaga mesin kurang dari 3000 KW daerah pantai harus pengalaman 2 tahun sebagai Masinis I
• Ahli Teknik Tingkat IV (ATT IV) ; dulu Ahli Mesin Kapal Pelayaran Intersuler (AMKPI): Masinis kapal-kapal antar pulau
• Ahli Teknik Tingkat V (ATT V) ; dulu Ahli Mesin Kapal Pelayaran Terbatas (AMKPT): Masinis Kapal-kapal kecil antar pulau
• Ahli Teknik Tingkat Dasar (ATT D)
• Sertifikat ketrampilan

Sertifikat ketrampilan ini merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh para pelaut di samping sertifikat formal di atas. Diantaranya adalah:

• Basic Safety Training (BST)/Pelatihan Keselamatan Dasar
• Advanced Fire Fighting (AFF)
• Survival Craft & Rescue Boats (SCRB)
• Medical First Aid (MFA)
• Medical Care (MC)
• Tanker Familiarization (TF)
• Oil Tanker Training (OT)
• Chemical Tanker Training (CTT)
• Liquified Gas Tanker Training (LGT)
• Radar Simulator (RS)
• ARPA Simulator (AS)
• Operator Radio Umum (ORU) / GMDSS

Sertificate keterampilan di atas bisa di dapat melalui kursus kursus di badan diklat pendidikan atau di akademi akademi pelayaran negeri yg mempunyai program tsb, ada juga pihak pihak swata yg membuka short course program dan di akui oleh internasional.

Catatan :

1. COC (Certificate Of Competency) = Sertifikat Keahlian Pelaut, yaituSertifikat Ahli Nautika Tingkat (ANT), Sertifikat Ahli Teknika Tingkat(ATT) dan Sertifikat Ahli Radio Elektronika (REK)

2. COP (Certificate Of Proficiency) = Sertifikat Ketrampilan Pelaut,tercantum pada Pasal 9 untuk bagian Deck dan Pasal 10 untukBagian Mesin

3. Masing-masing Sertifikat Keahlian selain ANT Dasar dan ATT Dasarharus dikukuhkan sesuai jabatan

4. Operator Radio dapat dirangkap oleh Nakhoda dengan Mualim ataudua orang Mualim yang memiliki minimal Sertifikat ORU

5. Operator Radio berijazah ORU jika kapal dilengkapi dengan RadioTelephony, berijazah REK II jika kapal dilengkapi dengan RadioTelegraphy